Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstract

Sebagai respon terhadap tingginya kasus Korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus Korupsi. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru. Pidana pencabutan hak politik mampu memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi para koruptor, namun di sisi lain, juga berpotensi melanggar ketentuan hak asasi manusia. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji persoalan legalitas Sanksi pencabutan hak politik dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Konsep dan undang-undang. Berdasarkan hasil kajian, penulis menemukan bahwa sanksi pidana pencabutan hak Politik terhadap Koruptor tidaklah bertentangan dengan konsep dan pengaturan hak asasi manuia bila diterapkan dengan batas-batas tertentu.

Based on survey results and a report from Transparency International, Indonesia did not show a significant increase in the corruption perception index. Efforts to eradicate corruption are generally still hampered by high levels of corruption in the law and political sector. In response to this, the government made various efforts, including through applying sanctions to revoke political rights against convicted of Corruption cases. On the one hand, the revocation of political rights is expected to be able to provide a sense of justice and cause a deterrent effect for corruptors. But on the other hand, the revocation of political rights also caused controversy in the field of human rights. This paper intends to examine the legality of sanctions for revoking these political rights in the eyes of the law and human rights. Based on the study, the authors conclude that the revocation of political rights against corruptors does not conflict with the concept of human rights when applied to certain limits.