Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu
Abstract
This research aims to examine efforts to fulfill transitional justice through its four windows. The method used is normative legal research with conceptual and historical approaches. The results showed that the problem of impunity inhibited in all transitional justice windows, starting from the truth window in the absence of the Truth and Reconciliation Commission, the justice window in the form of a justice mechanism that caused friction between the National Human Rights Commission and the Attorney General's Office, the reparation window which until now only Aceh and Palu have real programs for victims and survivors, institutional reform windows that have not reduced the total security approach and the absence of vetting mechanisms. Therefore, a policy reformulation process is needed in the Human Rights Court Law to strengthen the position of the NHRC and immediately discuss the TRC Bill, accelerate reparations and institutional reform programs
Penelitan ini bertujuan untuk menelaah upaya pemenuhan keadilan transisi melalui empat jendela. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem impunitas menghambat di semua jendela keadilan transisi, mulai dari jendela kebenaran berupa ketiadaan KKR, jendela keadilan berupa mekanisme peradilan yang menimbulkan friksi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, jendela reparasi yang hingga saat ini baru Aceh dan Palu yang memiliki program yang nyata bagi para korban dan penyintas dan jendela reformasi institusi yang belum mereduksi total pendekatan keamanan serta ketiadaan mekanisme seleksi terhadap rekam jejak anggota militer. Oleh karena itu, dibutuhkan proses reformulasi kebijakan pada UU Pengadilan HAM dan segera membahas RUU KKR, percepatan program reparasi dan reformasi institusi.
References
AJAR, A. J. and R., & Kontras Aceh, K. U. O. H. dan K. T. K. A. (2018). Keadilan Transisi: Studi Kasus Indonesia.
Andriyani, Y., Bassin, A., Chrisbiantoro, Francis, T., Hidayat, P., Putri, P. K., & Galuh, W. (2011). Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto (Laporan Bersama ICTJ dan Kontras). International Center for Transitional Justice (ICTJ) & Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Arthur, P. (2009). How “Transitions” Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice. Human Rights Quarterly, 31(2), 321–367. https://doi.org/10.1353/hrq.0.0069
Cohen, D. (2003). Intended To Fail The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta. In ICTJ Occasional Paper Series.
Fadhil, M. (2019). Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi. Al-Ahkam, 15(2), 7–36. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2203
Haldemann, F., & Unger, T. (2018). Introduction. In F. Haldemann & T. Unger (Eds.), the United Nations Principles to Combat Impunity (First Edit). Oxford University Press.
Halili, H. (2010). Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggengan Budaya Impunitas. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 7(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21831/civics.v7i1.3461
Hiariej, E. O. S. (2010). Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Penerbit Erlangga.
ICC, I. C. C. (2011). Elements of Crimes. Author.
Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi di Indonesia. JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6(1), 149–161. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i1.1120
Kebenaran, K. U. K. dan P. (2014). Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Mata Rantai Impunitas (Laporan Tahun Kebenaran KKPK). Author.
Manan, M. (2016). Seeking Transitiona Justice In Indonesia: Lessons From The Cases of Aceh, Papua And East Timor. Constitutional Review, 1(2), 69–98. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/consrev124
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Prenadamedia Group.
Mery, L., & Dewi, M. N. K. (2019). Peran Diplomasi Politik Internasional Di Papua. Petitum, 7(1), 39–58. https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v7i1%20April.458
Natsif, A. F. (2016). Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Jurisprudentie, 3(2), 83–97. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2817
Nonet, P., & Selznick, P. (2013). Hukum Responsif (R. Muttaqien (ed.)). Nusa Media.
Radjab, S. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Politik Profetik, 6(2), 151–172.
Rahardjo, S. (2010). Penegakkan Hukum Progresif. Penerbit Buku Kompas. PT. Kompas Media Nusantara. https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1150041
Ramadhan, F., Nugraha, X., & Felany, P. I. (2020). Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat. Veritas et Justitia, 6(1), 172–212. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.3514
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada.
Tongat. (2013). Telaah Kritis Atas Sistem Pemidanaan In Abstracto Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 10(2), 188–198. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v10i2.333
Utomo, N. A. (2020). Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Jurnal Konstitusi, 16(4), 809–833. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1647
Wijayanto, A. R. (2017). Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara: Analisis Kasus. Lex Scientia Law Review, 1(1), 113–120. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19488
Yuliani, A. (2016). Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 253–260.
