(untitled) (PETITUM, 2022)
ABSTRACT: The need for skincare has become a primary need for the community, especially for women because it is the number of business actors who take advantage of this situation to trade illegal skincare and do not think about the negative impact that occurs, on the other hand, the lack of understanding of the community to choose and determine skincare that is safe to use besides that the government in the supervision of business actors has not been carried out to the maximum purpose of this article’s research to Knowing the protection, effectiveness, and accountability for the rules in positive law in Indonesia what if consumers ask for accountability for business actors who have violated consumer protection rules. The research methods used in this article use normative research methods. Which will discuss a principle, norm, doctrine, and legislation related to the protection of comments. Regulation No. 8 of 1999 concerning consumer protection in the regulation has been explained the rights that can protect consumers in order to achieve the goal of avoiding consumers from negative access in the use of illegal products. ABSTRAK: Kebutuhan skincare telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat khusus nya untuk para wanita karena hal tersebut banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan ini untuk memperdagangkan skincare ilegal dan tidak memikirkan dampak negatif yang terjadi, di sisi lain minim nya pemahaman masyarakat untuk memilih dan menentukan skincare yang aman di gunakan selain itu pemerintah dalam pengawasan terhadap pelaku usaha belum dilakukan secara maksimal tujuan dari penelitian artikel ini untuk mengetahui perlindungan, efektifitas ,dan pertanggung jawaban atas aturan dalam Hukum positif di indonesia bagaimana apabila konsumen meminta pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha yang telah melanggar aturan perlindungan pemakai. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif. Penggunaan metode ini akan membahas suatu asas, norma, doktrin, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kosumen. Peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen di dalam aturan tersebut telah di jelaskan hak-hak yang dapat melindungi konsumen agar tercapainya tujuan terhindarinya konsumen dari akses negatif dalam pemakain produk ilegal.