[1]
“Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia”, hukum, vol. 7, no. 2 Oktober, pp. 63–71, Oct. 2019, doi: 10.36090/jh.v7i2 Oktober.649.