Telaah Sosiologis Atas Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan Membuang Sampah Disembarang Tempat

Abstract

ABSTRACT: This study aims to describe the community's compliance with the behavior of littering in an arbitrary manner based on Makassar City Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Waste Management. This type of research uses qualitative research with empirical normative approach methods. Source of data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, documentation and interviews with the people in Makassar City. The data obtained was then analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of sanctions against perpetrators of littering based on Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning waste management in Makassar City is still very minimally applied. the government regarding regional regulations, the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of regional regulations and in addition to that, the level of awareness and active role of the community towards the environment is still very visible.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan masyarakat atas perilaku membuang sampah secara sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Tipe penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada masyarakat di Kota Makassar. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar masih sangat minim diterapkan hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah penegak hukum di bidang persampahan, koordinasi antara aparat pemerintah belum optimal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang Perda, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Perda dan selain itu kurangnya tingkat kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap lingkungan masih sangat terlihat.