Studi Perbandingan: Rekrutmen Calon Anggota Legislative Kaitannya dengan Fungsi Partai Politik
Abstract
Fungsi Rekrutmen Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dibeberapa Negara, Oleh Patawari. Tujuan Penelitian ini Adalah untuk mengetahui konsep Dan ketentuan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap Calon anggota legislatif dibeberapa Negara. Metode Yang digunakan Adalah menggunakan pendekatan konsep, Dan pendekatan perbandingan, terhadap beberapa negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, fungsi fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen bukan Hanya dilakukan tingkat legislatif, Dan Eksekutif, bahkan partai politik dapat melakukan rekrutmen untuk mengisi kursi yudikatif. dengan ketentuan bahwa partai politk diberikan ruang oleh konstitui atau perundang undangan. Kedua, Terhadap beberapa negara dalam melakukan rekrutmen pada legislatif pada dasarnya bevariasi berdasarkan Konstitusi negara masing masing.
Political Party Recruitment Function Against Recruitment of Candidates for Legislative Members in Several Countries, by Patawari. The purpose of this study is to find out the concepts and conditions of recruitment carried out by political parties against candidates for legislative members in several countries. The method used is to use a conceptual approach, and a comparative approach, for several countries. The research results show that First, the function of political parties in recruiting is not only done at the legislative level, and the executive, even political parties can recruit to fill judicial seats. provided that political parties are given space by constituents or legislation. Second, the number of countries in conducting recruitment to the legislature basically varies based on the Constitution of each country.
References
Asshiddiqie, J. (2007) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
Budiardjo, M. (2003) Dasar-Dasar ilmu Politik. Gramedia Pustaka utama. Jakarta.
Diamon, L. (1994) Revolusi Demokrasi perjuangan untuk kebebasan dan pluralism di Negara sedang berkembang. Diterjemahkan oleh yayasan obor Indonesia. Jakarta.
Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 10(1), 17-38.
Efriza, N., Japar, M. & Suhadi, 2013). The Political Recruitment Of Hanura Party (Study Qualitative in the branch board of Hanura Party Bogor) Jurnal PPKN UNJ, 1(2).
Friedrich, C.J. (1950). Constitusional Govermant and Democracy. New York, hlm. 419, dalam Safri Nugraha. (2006). “Otoritas Pemerintah Daerah dalam Konteks Hukum Internasional (Tinjauan Hukum Otonomi Daerah)”. Indonesian Journal of International Law, 3(3): 412-418.
Monteiro, J. M. (2010). Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(4), 488-504.
Meny, Y. and Knap, K. (1998) Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press.
Neumann, S. (1963). “Modern Political Parties”, in comparative politics. A reader. diedit oleh Harry Eckstein dan david E. Apter, The free Press of Glencoe. London
Paper Prepared For The Symposium “Pathways To Power: Political Recruitment and Democracy In Latin America,” Graylyn International Conference Center, Wake Forest University, Winston-Salem, Nc, April 3-4, 2004. Hal. 1. (http://www.amazon.com/pathways-power-political-recruitment-candidate/dp/0271033754 diakses 28 Juni 2014)
Prihatmoko, J.J. (2005) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar. Semarang.
Rachim, A. (2016). Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), 2(2), 122-138.
Rauf, M. A. A., Bunga, M., & Djanggih, H. (2018). Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 443-455.
Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. Warta Dharmawangsa, (51), 1-14,
Sartori (1967) Parties. and Party System. A Framework for analysis. Camridge University Press. Camridge. Siregar, A. (2003) Rekrutmen Anggota Legislatif. fisip-ui.
Surbakti, R. (1999) Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
Tayib, A., & Sumarni, S. (2018). Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. JURNAL UNIZAR LAW REVIEW, 1(2), 204-216.
Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. Journal of Governance, 2(1).
Zaman, Q. (2017). NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern). IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2(1).
Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Republik Islam Iran diterjemahkan oleh ALHODA International Publication & DistributionTehren. 2010.
German Federal Republic's Constitution of 1949 with Amendments through 2012
United States Of America's Constitution of 1789 with Amendments Through 1992
Singapore's constitution of 1959 with amendments through 2010
constitution of the kingdom of thailand (interim edition)
Internet
Jimly Asshiddiqie. 2012 .(http://belajarilmuhukumoch.blogspot.com/2012/ 11/dinamika-partai-politik-dan-demokrasi.html diakses 18 Januari 2014)
