Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bantuan Dana Desa Kabupaten Jeneponto
Abstract
ABSTRACT: Research aims determine corruption criminal acts regulation in village funds and obstacles corruption criminal acts law enforcement in village funds use. Research method uses normative law aimed at legal principles, all regulations and laws relating to villages, village government and village funds use. Research results: corruption criminal acts law enforcement in village funds in Jeneponto by Police and Prosecutor's Office still repressive, namely law enforcement by taking action crimes or violations that disturbances security and public order. Obstacles in corruption criminal acts law enforcement in village funds: differences in law enforcement's perception of calculating state losses, difficulty in presenting witnesses, convicts do not have assets to pay compensation and weak faith in managing village funds. Corruption criminal acts law enforcement in village funds should not only be carried out repressively, but must act preventively and pre-emptively. Each Village Head careful in using village funds to avoid corruption.
ABSTRAK: Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi dana desa dan hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penggunaan dana desa. Metode penelitian menggunakan hukum normative ditujukan kepada asas-asas hukum, segala peraturan dan undang-undang berkaitan dengan desa, pemerintahan desa dan penggunaan anggaran desa. Hasil penelitian: penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Jeneponto oleh Kepolisian dan Kejaksaan masih bersifat represif, yaitu penegakan hukum dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran berupa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Hambatan dalam Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa: perbedaan persepsi penegak hukum menghitung kerugian Negara, Sulitnya menghadirkan saksi, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan dan lemahnya Iman pengelolah dana desa. Seharusnya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa tidak hanya dilakukan secara represif, namun harus bertindak secara preventif dan pre emtif. Setiap Kepala Desa lebih berhati-hati menggunakan dana desa agar tidak korupsi.
References
Antikorupsi, p. e. (2023). Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. Retrieved from pusat edukasi antikorupsi: https://aclc.kpk.go.id/aksi-B informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi.
Darmayani, S. (2022). pendidikan antikrupsi. bandung: widina. Djp. (2022, november). tindak pidana krupsi. Retrieved from https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/beritaterbaru /3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html
Imron, I. F. (2018). PEMBELAJARAN FENOMENA SOSIAL PALING MUTAKHIR. bayuwangi: LPPM IAI Ibrahimy Genteng Press & Erisy Syawiril Ammah,.
Kamaroellah, A. (2019). Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah. surabaya: jakad media publishing.
Kurniawan, R. C. (2021). Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. yogyakarta: deepublish.
Putra, D. (2017). KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Journal of Islamic Studies.
Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa. jakarta: bumi aksara.
Sulistiyono, A. (2018). Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik. depok: prenadamedia group.
YUESTI, A. (2023). Akuntansi Dana Desa. sidowarjo: zifatama jawara.
